Kecelakaan kapal laut menyebabkan ratusan nyawa rakyat Indonesia melayang. Penyebab kecelakaan beragam, mulai dari kebakaran, kelebihan muatan sampai dengan usia kapal yang dimanipulasi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tingkat pengawasan dari para pemangku kebijakan.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan mengatakan, kesalahan pemerintah dalam kebijakan pembangunan nasionalnya saat ini adalah lebih mengedepankan “land base oriented”. Sehingga strategi yang terkait dengan urusan laut tidak mendapatkan prioritas. Akibat dari strategi yang keliru, maka kebijakan dan implementasi di bidang transportasi laut amburadul. Konsekuensinya, transportasi laut yang seharusnya jadi andalan masyarakat justru menjadi angkutan yang menakutkan.
“Maraknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini merupakan akumulasi dari kegagalan sistem transportasi laut Indonesia. Kita terlalu bangga dengan kebijakan pembangunan berbasis land base oriented,” jelas Paonganan.
Penyebab kecelakaan kapal laut, lanjut Paonganan, selama ini masih menjadi perdebatan dan pertanyaan publik. Kondisi cuaca selalu menjadi alasan klasik.
Selain itu, pada kasus kebakaran kapal Ro-Ro hampir semua disimpulkan disebabkan karena kendaraan roda empat yang diangkut terbakar. Hal ini menimbulkan kecurigaan banyak pihak.
“Apa benar kebakaran kapal Ro-Ro itu disebabkan karena kebakaran truk yang dimuat? Secara logika, pada saat melaju di darat dengan beban mesin yang tinggi dan mesin panas, kok truk tidak terbakar. Pada saat naik di kapal dalam keadaan mati mesin justru terbakar. Ini di luar logika, jangan-jangan ini hanya ‘kambing hitam’ yang disuarakan para pemilik kapal dan oknum pejabat berwenang,” kata Paonganan sambil mengernyitkan dahinya.
Paonganan menambahkan, dari hasil investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak satu pun yang diumumkan ke publiK. Sejauh ini masyarakat tidak pernah mengetahui persis apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
“Kalau KNKT kerjanya seperti itu, sebaiknya bubarkan aja, atau sekalian perkuat sebagai lembaga independen yang dipilih DPR. Sehingga mereka bertanggung jawab ke publik, dan hasil investigasinya disampaikan kepada rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Ongen ini.
Doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini mengungkapkan soal adanya indikasi manipulasi umur kapal. Pihaknya menemukan beberapa data kapal penumpang yang dimanipulasi. “Untuk itu secara tegas kami meminta Presiden dan DPR RI melakukan investigasi mendalam dan segera mengeluarkan aturan pembatasan umum kapal penumpang. Ini demi menyelamatkan nyawa rakyat yang mengandalkan transportasi laut,” tegas Ongen.
Dihubungi secara terpisah, Ketua KNKT, Tatang Kurniadi mengaku kecewa dengan banyaknya kapal yang mengalami kecelakaan, baik karena terbakar maupun tenggelam. “Sejauh yang dilaporkan, dan kemudian di check di acc site oleh investigator kami, ya demikian. Saya kecewa mengapa menyuruh kendaraan mematikan mesin di kapal saja tidak mampu. Padahal rekomendasi tentang hal itu sudah dilayangkan KNKT,” ucap Tatang.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati mengaku sudah sering melakukan teguran-teguran kepada pemegang kebijakan, yaitu kementerian perhubungan atas banyaknya kecelakaan transportasi di darat, laut dan udara. Bahkan, hasil investigasi KNKT sudah sering diminta agar publik tahu. Tapi, jawaban yang diterima hanya untuk internal.
“SOP (Standard Operating Procedures) juga tidak pernah dijalankan dengan baik. Padahal, dari awal dalam SOP jelas disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang masuk kapal harus diperiksa dulu,” kata Sadarestuwati.
Sadarestuwati juga menyoroti perlengkapan keselamatan penumpang dalam kapal rata-rata banyak yang tidak berfungsi. Pun, jumlah penumpang dan muatan tidak sesuai dengan kapasitas. “Mereka seharusnya menerapkan standar keselamatan dan operasional seperti yang diatur dalam UU angkutan. Jika para pelaku usaha angkutan kapal dan pemerintah sebagai regulator menjalankannya, tidak akan banyak kecelakaan laut seperti yang terjadi saat ini,” papar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Atas kasus tersebut, Sadarestuwati sudah sering bicara kepada mantan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi. Namun, tidak digubrisnya. Jika demikian, dia layak di reshuffle. “Freddy layak dicopot, untuk perubahan yang lebih baik. Banyaknya kasus kecelakaan, Freddy selalu angkat tangan. Tidak pernah menyatakan dirinyalah yang bertangungjawab,” kata Sadarestuwati agak geram.
Pekerjaan Rumah Buat Menhub Baru E.E.Mangindaan
TERPILIHNYA EE Mangindaan, sebagai Menteri Perhubungan menjadi harapan baru bagi perbaikan sistem transportasi Indonesia. Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ini menggantikan posisi Freddy Numberi, yang dinilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kinerjanya buruk.
Tugas berat kini menanti Menhub baru. EE Mangindaan dituntut bisa bersikap tegas karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selama dua tahun dipimpin Freddy, praktis kemenhub belum memberikan dampak positif bagi perhubungan Indonesia, khususnya transportasi darat, udara dan laut.
Belakangan ini amburadulnya transportasi laut menjadi sorotan. Kecelakaan kapal penumpang dan barang terus terjadi. Belum lagi soal semrawutnya jalur penyebarangan di pelabuhan Merak-Banten.
Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna berharap, dengan adanya menteri baru kinerja kemenhub bisa lebih ditingkatkan. Menhub baru, harus melakukan evaluasi kepada para operator khususnya yang bertanggungjawab terhadap pelayaran laut, dan penyebrangan.
Menurut Yayat, persoalan paling besar yang harus dipikirkan menhub baru adalah kondisi moda transportasi yang sangat memprihatinkan. Di mana, usia kapal yang ada saat ini sudah tidak layak operasi. “Belum lagi soal perizinan, sudah saatnya dilakukan evaluasi tentang tingkat kelayakan jasa operator. Apakah sudah masuk dalam persyaratan yang diminta? Evaluasi soal kinerja harus dilakukan seluruh jajaran kementerian perhubungan,” kata Yayat kepada Indonesia Maritime Magazine (IMM).
Menteri baru, lanjut Yayat, juga harus segera melakukan sidak. Karena selama ini sistem pengelolaan transportasi di Indonesia variasinya sangat beragam. Rata-rata kecelakaan yang terjadi saat ini karena tingkat pengawasan kurang. “Menteri baru ini minimal punya satu dokumen yang menunjukkan tingkat pelayanan yang baik. Misalnya, dia bisa memantau kondisi pelayaran antar pulau atau penyebrangan,” ujar Yayat.
Salah satu kasus berat, terang Yayat, yaitu kondisi penyebrangan Merak-Bakauheni. Berapa kemampuan suplai dan human yang ada sekarang, berapa rata-rata usia kapal yang ada saat ini, dan bagaimana sistem pelayanan pada saat masuk dan keluar pelabuhan? Dengan adanya indikator-indikator, maka pemantauan lebih mudah dilakukan.
“Bisa dipantau juga penyebrangan Jawa-Sumatera, tingkat kekritisannya bagaimana? Kemudian antar Jawa dan Bali, Nusa Tenggara kemudian antar Kalimantan dengan pulau Jawa, itu kan sudah tercatat resmi. Artinya, ada operator-operator yang memiliki tanggungjawab dan kepentingan dalam skala besar,” jelasnya.
Saat ini yang paling sulit dipantau adalah kecelakaan kapal yang dikelola perorangan atau dikelola secara tradisional. Mereka perlu pembinaan, sehingga risiko kecelakaan bisa diminimalisir.
Ditanya mengenai penyebab kecelakaan karena usia kapal banyak yang dimanipulasi dan dibiarkan kemhub di era Freddy Numberi, Yayat memberi catatan, yang harus ditempatkan adalah ketika penumpang membeli tiket, artinya menitipkan keselamatan kepada operator. Bukan membeli tiket, artinya menyerahkan nyawa. “Kalau keselamatan itu sudah menjadi payung, maka operator harus memberikan jaminan kepada para penumpang. Ibaratnya, Anda beli tiket maka keselamataan Anda dijamin, bukan berarti Anda membeli tiket keselamatan Anda tidak kami tanggung. Jangan sampai ada istilah, murah kok mau selamat,” ujarnya sambil tersenyum miris.
Yayat menyatakan, penumpang yang membeli tiket murah atau mahal, keselamatan tetap yang utama. Belum lagi soal adanya manipulasi usia kapal. Ini disebabkan karena para pengusaha terjepit masalah modal. “Para pengusaha kapal terkendala pada pembelian kapal baru karena persoalan kredit yang mahal. Di sisi lain, selama ini tidak ada jaminan asuransi. Pihak asuransi tidak mau menjamin kapal-kapal yang sudah sangat tidak layak,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Hanura, Saleh Husin mengimbau agar kemenhub yang baru meningkatkan kinerjanya. Dia harus mengintrospeksi kembali apa saja langkah-langkah yang dianggap kurang. “Menteri baru harus melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh jajaran di bawahnya. Ini untuk meningkatkan kinerja Kemenhub,” kata Saleh.
0 komentar:
Posting Komentar