INSA Usul PPN Muatan Kapal Ekspor Dihapus

JAKARTA— Asosiasi Perusahaan Pelayaran. Nasional (Indonesia National Shipment Association/INSA) mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen yang dibebankan kepada perusahaan pelayaran yang memuat barang ekspor.
Usulan disampaikan INSA karena pemerintah dinilai tidak adil,  justru perusahaan pelayaran nasional dibebankan PPN, sedangkan perusahaan pelayaran asing justru tidak. Padahal, perusahaan asing itu mengangkut barang ekspor yang sama di wilayah Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.Selasa (6/3/2012) .
"Muatan laut ekspor dan impor Indonesia mencapai 567 juta ton, tetapi kapal-kapal berbendera nasional baru mengangkut 9 persen. Dengan demikian, potensi laut luar negeri Indonesia sangat besar sekali. Untuk itu, INSA mengusulkan agar pajak yang selama ini dikenakan kepada perusahaan pelayaran yang memuat muatan ekspor dihapus agar ada perlakuan yang setara dengan kapal luar negeri yang memuat barang ekspor Indonesia," ujarnya.
Menurut Carmelita, PPN atas muatan ekspor yang dibebankan kepada pelayaran nasional telah membebani kapal nasional sehingga tidak bisa bersaing dengan kapal asing yang tidak dikenai PPN saat memuat muatan ekspor.
"Saat ini, INSA dengan Badan Kebijakan Fiskal sedang membahasnya untuk merevisi KMK Nomor 70 Tahun 2003, dan diharapkan segera selesai agar kapal-kapal nasional dapat bersaing dalam mengangkut muatan luar negeri dengan kapal luar negeri itu," lanjut Carmelita.
Namun, katanya, perubahan KMK itu belum cukup karena beban pelayaran juga berat akibat tingginya bunga pembiayaan yang masih tinggi. "Kita berharap, penurunan suku bunga Bank Indonesia dapat diikuti oleh penurunan bunga bank yang dikucurkan pada pelayaran," demikian Carmelita.

Read More

Industri Maritim Indonesia Diangkat ke Asia Pasifik

JAKARTA. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri maritim Indonesia memiliki potensi maritim yang menggairahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
Dengan tumbuhnya Asia sebagai salah satu pemimpin ekonomi global, dan dengan terjaganya permintaan perdagangan melalui kapal di wilayah ini, Asia diyakini mampu melewati tahun yang diperkirakan akan berat bagi industri perkapalan.
Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, dalam siaran persnya, Selasa (28/2/2012), mengemukakan, potensi sektor perhubungan laut masih sangat besar.
"Saat ini industri maritim di Indonesia telah maju, dan fokusnya telah bergeser, tidak hanya pada perdagangan domestik namun juga pada perdagangan internasional. Kami berharap dengan ekspansi armada nasional, akan ada pertumbuhan hal jumlah unit dan teknologi maritim," ujarnya.
Laut Indonesia seluas 5,8 juta kilometer persegi, terdiri atas perairan teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, perairan pedalaman dan kepulauan seluas 2,8 juta kilometer persegi, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi, serta melingkupi lebih dari 17.500 pulau menyimpan kekayaan luar biasa.
Carmelita Hartoto menambahkan, seiring pelaksanaan prinsip kabotase dalam lima tahun terakhir, tahun 2005-2010 pihaknya melihat tren Beyond Cabotage (melampaui kabotase), yakni kapal-kapal berbendera Indonesia mengubah dirinya menjadi kapal-kapal kelas dunia.
Dengan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, wilayah ASEAN diyakini tumbuh menjadi pasar ekonomi yang sangat kompetitif dan terhubung.
Oleh karena itu, jaringan-jaringan produksi dan distribusi akan meluas, serta mendukung industri-industri maritim negara-negara anggotanya.
Berlangsungnya kegiatan maritim untuk wilayah Asia Pasifik, seperti acara Asia Pacific Maritime (APM) 2012 tanggal 14-16 Maret di Singapura, merupakan kesempatan untuk bertemu dengan pemangku-pemangku kepentingan lain di bidang maritim dan membuka kerja sama.

Read More

PELABUHAN INDONESIA: Bagian dari segi tiga emas

HONG KONG: Posisi pelabuhan di Indonesia semakin diperhitungkan sebagai bagian dari segi tiga emas pertumbuhan ekonomi negara China, India dan Indonesia yang dipicu oleh prospek pasar dan industri secara global di masa mendatang.
Tommy Lui, Executive Vice President Hubbing and Freight Solutions Li & Fung, mengatakan potensi pasar dalam negeri segi tiga emas cenderung terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli dalam negerinya masing-masing.
"Selain itu banyak bahan baku masuk ke negara golden triangle itu untuk diproduksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor kembali ke negara pemesan sehingga berpotensi mendongkrak arus barang di pelabuhan,” katanya pada seminar TOC Container Supply Chain:Asia di Hongkong, Selasa, 13 Maret 2012.
Dia mengatakan pelabuhan di 3 negara tersebut, China, India dan Indonesia perlu berkolaborasi secara intensif untuk meningkatkan kinerja dan kapasitasnya masing-masing sehingga dapat bersama-sama memanfaatkan peluang yang sangat potensial.
Untuk itu, lanjutnya, pengelola pelabuhan dituntut untuk terus melakukan upaya peningkatan produktivitas dan efisensi secara menyeluruh sehingga dapat menjamin kelancaran arus barang dengan biaya yang lebih kompetitif.
Tommy mengatakan pemerintah China dalam mengantisipasi pertumbuhan pasar global telah melakukan upaya sistematis mulai dari peningkatan kapasitas dan struktur industri serta penyebaran ubanisasi ke sejumlah wilayah di negaranya.
Sementara itu Presdir PT Pelabuhan Indonesia II R.J. Lino mengatakan China sangat berkepentingan dengan kemajuan pelabuhan di Indonesia, baik untuk mengirimkan produknya sendiri maupun yang diproduksi atas pesanan mitranya dari luar negeri.
“China dan negera lain membutuhkan pelabuhan di Indonesia yang lebih baik untuk kelancaran masuk barang mereka, dan sebaliknya pelabuhan yang lebih baik juga sangat penting bagi Indonesia untuk kelancaran distribusi produk ke dalam dan luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, Pelindo II telah meningkatkan kinerja dengan menggenjot produktifitas yang dilakukan dengan softinvestment yaitu menambah jam operasi kegiatan pelabuhan menjadi 24 jam dalam 7 hari dengan menambah sejumlah tenaga kerja baru.

Read More

PELABUHAN PERIKANAN: KADIN siap bantu penyediaan KAPAL

JAKARTA: Pembangunan sejumlah pelabuhan khusus perikanan diharapkan rampung pada 2015 guna menunjang kematangan sistem logistik bagi industri perikanan dan kelautan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengungkapkan sejumlah pelabuhan baru akan dibangun untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan ikan akibat terbatasnya jumlah gudang pendingin terutama di kawasan perairan Indonesia bagian timur.
Selain itu, serunya, revitalisasi pelabuhan lama akan dilakukan guna menjamin kapasitas yang lebih besar dan efektivitas rantai suplai ikan. Industri perikanan membutuhkan setidaknya dua pelabuhan berskala internasional yang terhubung dengan moda transportasi lainnya. Wacana pembangunan pelabuhan perikanan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Kementerian Perekonomian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kadin akan berkolaborasi menyusun terbangunnya pelabuhan perikanan berorientasi ekspor. “Pengusaha-pengusaha yang tergabung di Kadin sudah berkomitmen membantu menyediakan kapal. Pemerintah didorong untuk menyediakan pelabuhan. Total investasi masih harus dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.
Ongkos logistik
Menurut Natsir, buruknya sarana dan infrastruktur perikanan di Indonesia berkontribusi besar meningkatkan ongkos logistik. Hingga kini, biaya logistik di Indonesia mencapai 17%. Hambatan logistik akan memperlemah daya saing produk perikanan Indonesia baik di pasar domestik maupun ekspor. Natsir yakin revitalisasi pelabuhan perikanan merupakan salah satu solusi untuk menekan biaya logistik menjadi 10% pada 2015. Dia berharap revitalisasi tersebut akan memberikan jaminan pendukung pasokan ikan serta peningkatan kapasitas industri pengolahan hasil perikanan. “Nanti konsepnya multimoda karena didukung juga oleh bandara internasional sehingga bisa menekan lead time dalam proses ekspor produk perikanan,” jelasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Surardjo mengungkapkan penataan sistem logistikperikanan akan menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan. Dia menilai pemerintah perlu menekan beban biaya transportasi guna memuluskan program industrialisasi di sektor perikanan.
Stabilitas harga
Menurut Cicip, sistem logistik perikanan akan menunjang stabilisasi harga ikan di pasar domestik. Harga ikan kerap melambung tinggi saat musim paceklik namun merosot saat musim panen sehingga memberikan ketidakpastian bagi nelayan.“Sistem logistik perikanan juga akan dilengkapi sistem pengelolaan cold storage yang didukung oleh penerapan teknologi,” katanya.
Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia Ady Surya mendesak pemerintah mengawali upaya perbaikan logistik perikanan dengan memperluas kepemilikan armada kapal tangkap tuna. Dia mencatat tidak banyak pabrik pengalengan ikan yang mempunyai kapal tangkap sendiri.
Selain itu, Ady meminta pemerintah membantu pendanaan pengembangan gedung pendingin. Keterbatasan lahan dan dana membuat pelaku usaha pengalengan ikan tidak mampu menyerap bahan baku tuna secara maksimal. “Kalau bisa pembangunan cold storage setidaknya sudah menyentuh semua area di Pantura,” ungkapnya.

Read More

Client and Customer

Read More

Fasilitas Pt. Meranti Nusa Bahari

Read More

Company Profile

Ship Design, Ship Building, and Ship Repair

Read More

Teknik Perkapalan

Apa Itu Teknik Perkapalan ?

Teknik Perkapalan adalah suatu disiplin ilmu keteknikan yang mempelajari sebuah sistem kerja kapal yang menyangkut perencanaan dan pembangunan sebuah kapal mulai dari bentuk badan kapal dan rencana umum, kebutuhan daya mesin, struktur dan stabilitas, serta pengoperasian kapal yang sudah jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal sarana transportasi. Ilmu Teknik Perkapalan juga diterapkan dalam perkembangan bahari/kelautan di Indonesia, antara lain digunakan sebagai eksplorasi hidrokarbon laut, fishing (pemancingan, red), rekreasi laut, dan juga transportasi.

Apa yang Dipelajari di Teknik Perkapalan ?
Mahasiswa Teknik Perkapalan dididik agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan professional yang mampu mengawaki galangan kapal, baik sebagai tenaga struktural (Manager, Factory Assistant, dan lain-lain) maupun tenaga fungsional (Marine Surveyor, Supervisor, Welding Inspector, Welding Engineer, dan lain-lain).

Keahlian yang diberikan kepada mahasiswa Teknik Perkapalan meliputi keahlian perencanaan kapal yang juga termasuk teori bangunan kapal, seperti: hidrostatik, stabilitas, trim, peluncuran dan lain-lain. Dan juga keahlian dalam bidang kekuatan, struktur serta teknologi pembangunan dan reparasi kapal, serta keahlian tambahan lainnya. Untuk itu, terdapat beberapa bidang keahlian yang dapat ditekuni oleh mahasiswa Teknik Perkapalan. Bidang keahlian tersebut antara lain adalah: Teknik Perencanaan dan Transportasi Laut, Konstruksi dan Kekuatan, Hidrodinamika, dan Teknik Produksi Kapal

Prospek Lulusan Teknik Perkapalan
Lulusan Teknik Perkapalan diharapkan mampu menguasai prinsip-prinsip perancangan kapal yang berkaitan dengan masalah struktur, dinamika, hidrodinamika, teknik produksi dan teknik komputasi. Kemampuan intelektual, profesionalisme serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi memungkinkan lulusan Teknik Perkapalan mampu berkiprah dan sukses di bidang-bidang lainnya. Adapun bidang/keahlian yang berkompeten dengan Teknik Perkapalan diantaranya adalah:

1.   Tenaga ahli untuk bidang perencanaan, pembangunan, perbaikan kapal dan alat apung lainnya pada industri maritim.

2.   Pemilik maupun pengawas pada perusahaan pelayaran.

3.   Quality Surveyor pada pengerjaan digalangan kapal nasional maupun internasional.

4.   Perencana dan konsultan pembangunan kapal.

5.   Tenaga ahli perkapalan dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

6.   Tenaga ahli pada laboratorium teknik perkapalan.

7.   Tenaga edukatif pada perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan.

8.   Tenaga ahli pada industri mesin-mesin dan peralatan, serta industri penunjangnya.

9.   Inspector ataupun Quality Control pada pengerjaan digalangan kapal.

Daftar Perguruan Tinggi Nnegeri yang terdapat Teknik Perkapalan :

1.   Inst. Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

2.   Univ. Hasanudin (UNHAS)

3.   Univ. Pattimura (UNPATTI)

4.   Univ. Indonesia (UI)

Read More

Kapal (Laut) Modern Buatan Indonesia

Sebagai negara maritim Indonesia dituntut untuk dapat memiliki kapal-kapal laut modern. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi bangsa ini untuk dapat secara mandiri membuat kapal-kapal laut. Dari sisi SDM sendiri sudah banyak yang menguasai teknologi perkapalan. Sehingga kini tinggal bagaimana pemerintah memanfaatkan SDM itu. Pasca reformasi ini, beberapa kapal modern buatan anak bangsa yang telah berlayar yaitu:

KCR Trimaran

“Kapal ini terbuat dari serat karbon, dengan kecepatan 35 knot dan dipersenjatai peluru kendali yang memiliki jarak tembak 120 kilometer,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau industri kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur. Satu unit kapal “Trimaran” dihargai sekitar Rp114 miliar yang diambil dari APBN 2011.

Kapal cepat berpeluru kendali itu memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, panjang “water line”, 50,77 meter panjang “water draft” 1,17 meter, bobot mati 53,1 GT, kecepatan maksimum 30 knot, kecepatan jelajah 16 knot, dengan mesin utama 4X marine engines MAN nominal 1.800 PK.

KCR40 Clurit

 Ini adalah kapal perang pertama buatan Indonesia buatan PT PAL Surabaya. Meski mesin kapal masih impor dari Amerika Serikat, menurut Iskandar, kandungan lokal kapal berjenis landing platform deck (LPD) cukup besar mencapai 40-60 persen. “Fungsinya mencapai untuk memobilisasi pergeseran pasukan” kata Iskandar kepada komunitas media yang ikut uji coba di atas kapal menuju kepulauan seribu.  Jika kapal sejenis sebelumnya mampu menampung tiga helikopter, KRI Banjarmasin-592 ini mampu menampung lima helikopter. Selain juga 22 tank, 560 pasukan, dan 126 awak. Plus kombinasi 20 truk dan 13 tank. 

 

KM TanjungPerak

Kapal dengan lebar 7,7 meter dengan panjang 22,4 meter ini merupakan produk dalam negeri yang merupakan buatan Institut Teknologi Surabaya (ITS).KM Tanjung Perak  bukan kapal motor biasa, tetapi kapal motor khusus untuk survei pemetaan kelautan yang dilengkapi selain sistem navigasi juga berbagai peralatan survei hidrografi atau batimetri untuk memetakan laut.

Peralatan itu antara lain multibeam echosounder Odom ES3, Singlebeam echosounder Simrad EA 400 dual frekuensi, Sound Velocity Profile Valeport Midas, Global Positioning System (GPS) tipe geodetik dan navigasi, Automatic Tide Gauge hingga perangkat lunak CARIS HIPS 6.1, serta dua boat kecil untuk kepentingan pertolongan dan pencarian atau Search and Rescue (SAR).

 

Read More

KECELAKAAN KAPAL LAUT: Membunuh Rakyat Indonesia

TRANSPORTASI laut menjadi urat nadi bagi sebuah negara kepulauan. Indonesia yang memiliki jumlah pulau tersebar luas membutuhkan sarana transportasi laut memadai. Ironisnya, sebagai negara maritim sistem transportasi laut Indonesia amburadul. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah kasus kecelakaan di laut.
Kecelakaan kapal laut menyebabkan ratusan nyawa rakyat Indonesia melayang. Penyebab kecelakaan beragam, mulai dari kebakaran, kelebihan muatan sampai dengan usia kapal yang dimanipulasi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tingkat pengawasan dari para pemangku kebijakan.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan mengatakan, kesalahan pemerintah dalam kebijakan pembangunan nasionalnya saat ini adalah lebih mengedepankan “land base oriented”. Sehingga strategi yang terkait dengan urusan laut tidak mendapatkan prioritas. Akibat dari strategi yang keliru, maka kebijakan dan implementasi di bidang transportasi laut amburadul. Konsekuensinya, transportasi laut yang seharusnya jadi andalan masyarakat justru menjadi angkutan yang menakutkan.
“Maraknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini merupakan akumulasi dari kegagalan sistem transportasi laut Indonesia. Kita terlalu bangga dengan kebijakan pembangunan berbasis land base oriented,” jelas Paonganan.
Penyebab kecelakaan kapal laut, lanjut Paonganan, selama ini masih menjadi perdebatan dan pertanyaan publik. Kondisi cuaca selalu menjadi alasan klasik.
Selain itu, pada kasus kebakaran kapal Ro-Ro hampir semua disimpulkan disebabkan karena kendaraan roda empat yang diangkut terbakar. Hal ini menimbulkan kecurigaan banyak pihak.
“Apa benar kebakaran kapal Ro-Ro itu disebabkan karena kebakaran truk yang dimuat? Secara logika, pada saat melaju di darat dengan beban mesin yang tinggi dan mesin panas, kok truk tidak terbakar. Pada saat naik di kapal dalam keadaan mati mesin justru terbakar. Ini di luar logika, jangan-jangan ini hanya ‘kambing hitam’ yang disuarakan para pemilik kapal dan oknum pejabat berwenang,” kata Paonganan sambil mengernyitkan dahinya.
Paonganan menambahkan, dari hasil investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak satu pun yang diumumkan ke publiK. Sejauh ini masyarakat tidak pernah mengetahui persis apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
“Kalau KNKT kerjanya seperti itu, sebaiknya bubarkan aja, atau sekalian perkuat sebagai lembaga independen yang dipilih DPR. Sehingga mereka bertanggung jawab ke publik, dan hasil investigasinya disampaikan kepada rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Ongen ini.
Doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini mengungkapkan soal adanya indikasi manipulasi umur kapal. Pihaknya menemukan beberapa data kapal penumpang yang dimanipulasi. “Untuk itu secara tegas kami meminta Presiden dan DPR RI melakukan investigasi mendalam dan segera mengeluarkan aturan pembatasan umum kapal penumpang. Ini demi menyelamatkan nyawa rakyat yang mengandalkan transportasi laut,” tegas Ongen.
Dihubungi secara terpisah, Ketua KNKT, Tatang Kurniadi mengaku kecewa dengan banyaknya kapal yang mengalami kecelakaan, baik karena terbakar maupun tenggelam. “Sejauh yang dilaporkan, dan kemudian di check di acc site oleh investigator kami, ya demikian. Saya kecewa mengapa menyuruh kendaraan mematikan mesin di kapal saja tidak mampu. Padahal rekomendasi tentang hal itu sudah dilayangkan KNKT,” ucap Tatang.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati mengaku sudah sering melakukan teguran-teguran kepada pemegang kebijakan, yaitu kementerian perhubungan atas banyaknya kecelakaan transportasi di darat, laut dan udara. Bahkan, hasil investigasi KNKT sudah sering diminta agar publik tahu. Tapi, jawaban yang diterima hanya untuk internal.
“SOP (Standard Operating Procedures) juga tidak pernah dijalankan dengan baik. Padahal, dari awal dalam SOP jelas disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang masuk kapal harus diperiksa dulu,” kata Sadarestuwati.
Sadarestuwati juga menyoroti perlengkapan keselamatan penumpang dalam kapal rata-rata banyak yang tidak berfungsi. Pun, jumlah penumpang dan muatan tidak sesuai dengan kapasitas. “Mereka seharusnya menerapkan standar keselamatan dan operasional seperti yang diatur dalam UU angkutan. Jika para pelaku usaha angkutan kapal dan pemerintah sebagai regulator menjalankannya, tidak akan banyak kecelakaan laut seperti yang terjadi saat ini,” papar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Atas kasus tersebut, Sadarestuwati sudah sering bicara kepada mantan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi. Namun, tidak digubrisnya. Jika demikian, dia layak di reshuffle. “Freddy layak dicopot, untuk perubahan yang lebih baik. Banyaknya kasus kecelakaan, Freddy selalu angkat tangan. Tidak pernah menyatakan dirinyalah yang bertangungjawab,” kata Sadarestuwati agak geram.

Pekerjaan Rumah Buat Menhub Baru E.E.Mangindaan
TERPILIHNYA EE Mangindaan, sebagai Menteri Perhubungan menjadi harapan baru bagi perbaikan sistem transportasi Indonesia. Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ini menggantikan posisi Freddy Numberi, yang dinilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kinerjanya buruk.
Tugas berat kini menanti Menhub baru. EE Mangindaan dituntut bisa bersikap tegas karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selama dua tahun dipimpin Freddy, praktis kemenhub belum memberikan dampak positif bagi perhubungan Indonesia, khususnya transportasi darat, udara dan laut.
Belakangan ini amburadulnya transportasi laut menjadi sorotan. Kecelakaan kapal penumpang dan barang terus terjadi. Belum lagi soal semrawutnya jalur penyebarangan di pelabuhan Merak-Banten.
Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna berharap, dengan adanya menteri baru kinerja kemenhub bisa lebih ditingkatkan. Menhub baru, harus melakukan evaluasi kepada para operator khususnya yang bertanggungjawab terhadap pelayaran laut, dan penyebrangan.
Menurut Yayat, persoalan paling besar yang harus dipikirkan menhub baru adalah kondisi moda transportasi yang sangat memprihatinkan. Di mana, usia kapal yang ada saat ini sudah tidak layak operasi. “Belum lagi soal perizinan, sudah saatnya dilakukan evaluasi tentang tingkat kelayakan jasa operator. Apakah sudah masuk dalam persyaratan yang diminta? Evaluasi soal kinerja harus dilakukan seluruh jajaran kementerian perhubungan,” kata Yayat kepada Indonesia Maritime Magazine (IMM).
Menteri baru, lanjut Yayat, juga harus segera melakukan sidak. Karena selama ini sistem pengelolaan transportasi di Indonesia variasinya sangat beragam. Rata-rata kecelakaan yang terjadi saat ini karena tingkat pengawasan kurang. “Menteri baru ini minimal punya satu dokumen yang menunjukkan tingkat pelayanan yang baik. Misalnya, dia bisa memantau kondisi pelayaran antar  pulau atau penyebrangan,” ujar Yayat.
Salah satu kasus berat, terang Yayat, yaitu kondisi penyebrangan Merak-Bakauheni. Berapa kemampuan suplai dan human yang ada sekarang, berapa rata-rata usia kapal yang ada saat ini, dan bagaimana sistem pelayanan pada saat masuk dan keluar pelabuhan? Dengan adanya indikator-indikator, maka pemantauan lebih mudah dilakukan.
“Bisa dipantau juga penyebrangan Jawa-Sumatera, tingkat kekritisannya bagaimana? Kemudian antar Jawa dan Bali, Nusa Tenggara kemudian antar Kalimantan dengan pulau Jawa, itu kan sudah tercatat resmi. Artinya, ada operator-operator yang memiliki tanggungjawab dan kepentingan dalam skala besar,” jelasnya.
Saat ini yang paling sulit dipantau adalah kecelakaan kapal yang dikelola perorangan atau dikelola secara tradisional. Mereka perlu pembinaan, sehingga risiko kecelakaan bisa diminimalisir.
Ditanya mengenai penyebab kecelakaan karena usia kapal banyak yang dimanipulasi dan dibiarkan kemhub di era Freddy Numberi, Yayat memberi catatan, yang harus ditempatkan adalah ketika penumpang membeli tiket, artinya menitipkan keselamatan kepada operator. Bukan membeli tiket, artinya menyerahkan nyawa. “Kalau keselamatan itu sudah menjadi payung, maka operator harus memberikan jaminan kepada para penumpang. Ibaratnya, Anda beli tiket maka keselamataan Anda dijamin, bukan berarti Anda membeli tiket keselamatan Anda tidak kami tanggung. Jangan sampai ada istilah, murah kok mau selamat,” ujarnya sambil tersenyum miris.
Yayat menyatakan, penumpang yang membeli tiket murah atau mahal, keselamatan tetap yang utama. Belum lagi soal adanya manipulasi usia kapal. Ini disebabkan karena para pengusaha terjepit masalah modal. “Para pengusaha kapal terkendala pada pembelian kapal baru karena persoalan kredit yang mahal. Di sisi lain, selama ini tidak ada jaminan asuransi. Pihak asuransi tidak mau menjamin kapal-kapal yang sudah sangat tidak layak,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Hanura, Saleh Husin mengimbau agar kemenhub yang baru meningkatkan kinerjanya. Dia harus mengintrospeksi kembali apa saja langkah-langkah yang dianggap kurang. “Menteri baru harus melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh jajaran di bawahnya. Ini untuk meningkatkan kinerja Kemenhub,” kata Saleh.

Read More

INDUSTRI MARITIM INDONESIA: Terpenjara Kekuasaan Asing

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia sudah seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, negara ini seakan tak berdaya. Apalagi di bidang industri maritim, roda perekonomian Indonesia lumpuh terpenjara oleh kepentingan asing.
Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta dikelilingi lebih dari 17.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen.
Melihat besarnya potensi laut nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim kuat, seperti, pelabuhan yang lengkap dan modern; sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim berkualitas; serta kapal berkelas, mulai untuk jasa pengangkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai dengan armada TNI Angkatan Laut (AL).
Namun, kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hal ini terjadi karena industri martim Indonesia tidak dikelola dengan benar. Sehingga tak satu pun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Negara asing menempatkan bangsa Indonesia sebagai pasar produk mereka. Ironisnya, pemerintah hanya berdiam diri tanpa melakukan langkah perbaikan.
Padahal, ke depan industri kelautan Indonesia akan semakin strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal ini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 persen produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun.
Potensi ini dimanfaatkan Singapura, dengan membangun pelabuhan pusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia. Negara yang luasnya hanya 692.7 km², dengan penduduk 4,16 juta jiwa itu telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 persen melalui Singapura.
Selama ini sudah menjadi rahasia umum bila industri dan jasa maritim Indonesia berada di bawah kendali Singapura. Lihat saja sebagian kapal yang berlayar menghubungkan antar pulau sebagian besar menggunakan bendera negeri The Red Dot, khususnya kapal yang memuat barang-barang terkait dengan berbagai macam industri.
Sebagai contoh industri perkapalan yang bertebaran di beberapa tempat di Kepulauan Riau, khususnya di pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya, termasuk pulau Karimun. Di sana ada investasi bidang perkapalan dan mayoritas pelakunya berasal dari negeri yang sangat takut terhadap KKO/Marinir Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa hal demikian bisa terjadi? Tidak sulit untuk menjawabnya, yaitu bisa jadi karena ada pembiaran dari pembuat kebijakan di bidang investasi. Bisa pula karena para pembuat kebijakan di negeri ini tidak paham strategisnya dunia maritim bagi Indonesia.
Tersiar kabar pula, ada agen-agen dari Singapura di beberapa tempat strategis yang siap memotong bila ada kebijakan maritim yang menguntungkan Indonesia atau sebaliknya merugikan negeri tersebut.
Keadaan semakin rumit karena sebagian industri perkapalan di dalam negeri masih harus berurusan lewat Singapura.
Mengenai pembangunan kapal misalnya, seperti propeler, sistem pendorong, radar dan lain sebagainya, pabrikan subsistem tersebut terkadang tidak mau galangan Indonesia berhubungan langsung dengan kantor pusat mereka di Eropa atau Amerika. Tapi, harus lewat perwakilan regional mereka yang berada di negeri pencuri pasir itu. Pertanyaan besar muncul, kapan bangsa Indonesia sadar akan hal ini dan bertindak memutus rantai pengendalian negeri kecil tersebut.

Penghambat Industri Maritim
Di sisi lain, banyak faktor yang menghambat pembangunan industri maritim nasional. Pertama, sistem finansial. Kebijakan sektor perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia, yang sebagian besar keuntungannya diperoleh dari penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), untuk pembiayaan industri maritim sangat tidak mendukung. Ini karena bunga pinjaman sangat tinggi. Berkisar antara 11-12 persen per tahun dengan 100 persen kolateral (senilai pinjaman).
Bandingkan dengan sistem perbankan Singapura yang hanya mengenakan bunga 2 persen+LIBOR 2 persen (total sekitar 4 persen) per tahun. Equity-nya hanya 25 persen sudah bisa mendapatkan pinjaman tanpa kolateral terpisah. Sebagai contoh bagi pengusaha kapal, Kapal yang dibelinya bisa menjadi jaminan. Tidak heran jika pengusaha nasional kesulitan mencari pembiayaan untuk membeli kapal, baik baru maupun bekas melalui sistem perbankan Indonesia.
Kedua, sesuai dengan Kepmenkeu No 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, bahwa sektor perkapalan mendapat pembebasan pajak. Namun semua pembebasan pajak itu kembali harus dibayar jika melanggar pasal 16, tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu disetor kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan.
Artinya kebijakan tersebut banci. Jika pengusaha menjual kapalnya sebelum 5 tahun harus membayar pajak kepada negara sebesar 22,5 persen dari harga penjualan (PPn 10 persen, PPh impor 7,5 persen dan bea masuk 5 persen). Padahal, di Indonesia jarang ada kontrak penggunaan kapal lebih dari 5 tahun, paling banyak 2 tahun. Supaya pengusaha kapal tidak menanggung rugi berkepanjangan mereka harus menjual kapalnya. Namun, pengusaha harus membayar pajak terutang kepada negara sesuai Pasal 16 tersebut. Jika demikian, industri maritim negara ini terhambat oleh kebijakan fiskal yang dianut.
Sebaliknya, di Singapura pemerintah akan memberikan insentif, seperti pembebasan bea masuk pembelian kapal, pembebasan pajak bagi perusahaan pelayaran yang bertransaksi di atas 20 juta dolar AS. Mereka sadar bahwa investasi di industri pelayaran bersifat slow yielding sehingga diperlukan insentif. Kalaupun kapal harus dijual, pemerintah Singapura juga membebaskan pajaknya.
Pemerintahan di negara maju telah berpikir meski penerimaan pajak menurun, tetapi penerimaan dari sektor lain akan bertambah. Misalnya, semakin banyak tenaga kerja asing tinggal dan bekerja pada akhirnya akan banyak uang yang dibelanjakan di negara tersebut. Selain itu, transaksi perbankan biasanya akan semakin banyak, sehingga pendapatan negara akan meningkat. Ini adalah pola pikir dan langkah pemerintahan yang dikelola oleh negarawan cerdas.
Ketiga, buruknya kualitas sumber daya maritim Indonesia menyebabkan biaya langsung industri maritim menjadi tinggi. Meskipun gaji tenaga Indonesia 1/3 gaji dari tenaga kerja asing, tetapi karena rendahnya disiplin dan tanggung jawab, menyebabkan biaya yang harus ditanggung pemilik kapal berbendera dan berawak 100 persen orang Indonesia (sesuai dengan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran) sangat tinggi. Sebaliknya, jika kapal berawak 100 persen asing yang mahal, ternyata pendapatan perusahaan pelayaran bisa meningkat dua kali lipat.
Keempat, persoalan klasifikasi industri maritim di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kendali Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, sistem klasifikasi Indonesia, membuat industri maritim Indonesia semakin terpuruk. Semua kapal yang diklasifikasi atau disertifikasi, diduga tidak diakui asuransi perkapalan kelas dunia. Kalaupun diakui, pemilik kapal harus membayar premi asuransi sangat mahal.
Disinyalir, kondisi ini terjadi karena dalam melakukan klasifikasi kapal, masih kurang profesional. Penilaiannya diragukan semua pihak. Patut diduga klasifikasi kapal masih sarat dengan praktek-praktek yang tidak selayaknya. Sebab itu sebagian pemilik kapal memilih tidak meregister kapalnya di Indonesia, tetapi di Hongkong, Malaysia atau Singapura. Akibatnya pelaksanaan UU No 17 tahun 2008 hanya retorika. Karena mereka menganggap klasifikasi yang dikeluarkan PT BKI sebuah ‘pepesan kosong’ yang diragukan industri maritim global.
Jika industri maritim Indonesia mau berkembang dan siap bersaing dengan industri sejenis, maka pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus membuka mata dan jangan mau dipengaruhi para pelobi yang mewakili pihak-pihak pencari keuntungan, tanpa memikirkan nasib bangsa. Langkah pertama, melakukan revitalisasi atau deregulasi di sektor fiskal sehingga Indonesia bisa kompetitif. Kecuali bangsa ini mau jadi pecundang terus.
Selanjutnya lakukan perombakan total di lingkungan lembaga pemberi klasifikasi sehingga dunia pelayaran internasional dan asuransi kerugian mengakui keberadaannya. Kemudian, susun ulang kurikulum lembaga pendidikan maritim oleh Kemendiknas supaya Indonesia mempunyai SDM maritim yang berkualitas dan bertanggung jawab. Jika tidak industri maritim Indonesia hanya tinggal nama.

Industri Perkapalan
Indonesia dengan perairan yang luas, membutuhkan sarana transportasi kapal yang mampu menjangkau pulau-pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.500 buah. Tak heran jika kebutuhan industri perkapalan setiap tahun terus meningkat.
Sebagai negara kepulauan, sudah seharusnya Indonesia mengembangkan industri perkapalan nasional. Kebijakan ini didukung dengan adanya Inpres No 5/2005 yang intinya bahwa seluruh angkutan laut dalam negeri harus diangkut kapal berbendera Indonesia. Tetapi, permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan memproduksi kapal.
Industri perkapalan merupakan industri padat karya dan padat modal yang memiliki daya saing tinggi. Karena itu, dukungan pemerintah sebagai pemegang kewenangan sangat penting. Faktor kebijakan moneter dan fiskal, masih sulitnya akses dana perbankan dan tingginya bunga menjadi beban para pelaku usaha. Industri kapal juga diharuskan membayar pajak dua kali lipat. Masalah lain adalah minimnya keterlibatan perbankan. Perbankan enggan menyalurkan kredit kepada industri perkapalan. Mereka beranggapan, industri perkapalan penuh risiko karena kontrol terhadap industri ini sulit.
Selain itu, masalah lahan yang digunakan industri perkapalan terutama galangan kapal besar berada di daerah kerja pelabuhan dan hak pengelolaan lahan (HPL)-nya dikuasai PT Pelindo. Sehingga Industri perkapalan masih sangat tergantung pada HPL. Padahal, jika ada  keleluasaan lahan di pelabuhan bukan tidak mungkin industri kapal lebih berkembang.

Industri Perikanan
Dari industri pengolahan ikan, kurangnya bahan baku menjadi penyebab tidak berkembangnya industri ini. Utilitas pabrik yang rata-rata hanya 45 persen. Menjadi masalah karena banyak hasil tangkapan ikan yang langsung di ekspor ke luar negeri, terutama ke Thailand dan Jepang.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2008 yang melarang ekspor langsung hasil tangkapan perikanan. Peraturan ini, secara otomatis mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal dalam membangun industri pengolahan di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan implementasi Permen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sumber permasalahan lainnya adalah penangkapan ikan ilegal (illegal fishing dan illegal license), oleh mafia perikanan yang nilainya ditaksir mencapai Rp 218 triliun per tahun. Hal ini bisa diatasi bila Indonesia memiliki kapal-kapal tangkapan ikan dengan skala menengah ke atas. Saat ini jumlah kapal ukuran tersebut hanya 3 persen dari kebutuhan. Selain itu, tingginya impor garam membuat industri garam nasional terpuruk. Juga impor tepung ikan untuk bahan baku pakan ternak juga sangat tinggi sehingga industri pengolahannya tidak bisa berkembang di dalam negeri.
Pemerintah harus segera membangun dan memperbaiki infrastruktur perikanan dan kelautan yang masih lemah ini. Tanpa upaya itu, sektor perikanan Indonesia akan tertinggal jauh dari negara lain. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur di Lampung yang merupakan lumbung udang terbesar harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Industri Pertahanan
Berbicara mengenai konsep negara maritim tidak lepas dari industri pertahanan. Sebagai negara yang disatukan lautan, Indonesia tidak hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam yang dimilikinya.
Connie Rahakundini Bakrie, Analis Pertahanan Maritim  melihat banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri maritim. Salah satunya adalah baja. Menurutnya baja adalah basic dari industri pertahanan suatu negara. Seperti yang dilakukan negara Taiwan. Mereka membangun industri baja, di sebelahnya dibangun pabrik kapal. Ini strategis karena kapal-kapal besar yang mereka bangun sewaktu-waktu bisa menjadi kapal perang.
“Dalam tiga menit, saya lihat satu lempengan baja sudah jadi. Taiwan tercatat sebagai pembuat baja tercepat di dunia. Mereka bisa dengan mudah mendistribusikan baja ke pabrik pembuatan kapal yang ada di sebelahnya. Mereka mengekspor kapal-kapal besar ke luar negeri dengan proses pembuatan hanya butuh waktu 10 minggu.,” katanya.
Karena itu, Connie menilai industri baja sebagai national security, dasar dari pembangunan industri militer. Baja menjadi bahan dasar kapal-kapal perang, termasuk kapal induk milik Amerika. Salah jika bangsa Indonesia menjualnya begitu saja. Sebaiknya potensi logam ini diolah dengan baik, untuk mendukung industri maritim nasional.
“Selama tidak paham pentingnya pertahanan, kita tidak akan pernah sampai semua itu. Kita perlu tentara, guna memprotek kedaulatan, tentara perlu alutista, khususnya udara dan laut. Alutista harus kita produksi dengan membangun industri baja sebagai dasar dari pembangunan pertahanan kita,” terangnya.
Namun, pihak asing tidak menginginkan Indonesia besar dengan menguasai bahan logam berharga ini. Sebagai bukti banyak industri pertambangan dalam negeri dikuasi pihak asing. Mereka memiliki kepentingan dengan sumber-sumber daya alam dan energi di tanah air. Mereka berusaha dengan berbagai cara menguasai bangsa ini.

Read More

Karamnya Costa Concordia Rugikan Industri Kapal Pesiar

REPUBLIKA.CO.ID, MILAN - Kapal Costa Concordia yang kecelakaan pada Ahad (15/1) lalu tak hanya merugikan pemilik kapal, tetapi juga dapat merugikan industri kapal pesiar.Saat ini, perindustrian tengah menghadapi masa-masa sulit. "Ini adalah mimpi buruk bagi humas perusahaan Costa." ujar analis pasar dari perusahaan Morningstar di Chicago, Jaime Katz, Ahad (15/1).

Kapal seberat 114.500 ton itu dioperasikan oleh Costa Crociere, salah satu unit dari Carnival Corporation & Plc, perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal yang karam itu salah satu aset utama dalam industri pesiar di Eropa.

Kecelakaan ini terjadi di waktu yang buruk bagi grup tersebut. Krisis ekonomi global tengah membuat para pelanggan potensialnya ketakutan akan keuangan dan pekerjaannya. Menurut Katz, kejadian ini dapat berakibat buruk pada perusahaan, ditambah lagi dengan keadaan pasar ekonomi Eropa yang tengah terpuruk dan kerusuhan di Timur Tengah.

Kecelakaan ini juga, sayangnya, terjadi di musim tinggi bagi industri pesiar. Peminat kapal pesiar naik dari 500 ribu pada 1970 menjadi 19 juta orang pada 2010. Cruise Line International Association memprediksi 50 ribu warga Amerika Utara akan naik kapal pesiar dalam tiga tahun ke depan. “Carnival masih memiliki jumlah reservasi yang besar pada saat ini. Perusahaan mana yang ingin diberatkan dengan masalah seperti ini di tengah musim paling tinggi di bisnisnya?” ujar Katz.

Costa Crociere dimiliki penuh oleh Carnival sejak 2000. Ketika itu, Carnival mengatakan Costa Crociere akan menjadi dasar utama untuk memperluas bisnisnya di dunia. Pada Desember, Carnival yang memiliki setengah dari bisnis pesiar dunia menurunkan harganya untuk 2012 karena kuarangnya permintaan pasar Eropa.

Read More

Client

1.PT. ADAS SEJAHTERA SAMUDERA LINES
2.PT. BAHARI BUDI RAYA
3.PT. ARPENI
4.PT. PELICAN OFFSHORE SERVICE PTE.Ltd
5.PT. AGUS SUTA LINES (ASL)
6.PT. PELAYARAN MANARATAMA PASIFIC INDAH
7.PT. AQUARIA SHIPPING
8.PT. ARGHANIAGA PANCA TUNGGAL
9.PT. BISMA JAYA
10.PT. ELNUSA.Tbk
11.PT. KASAU SINAR SAMUDERA
12.PT. KENCANA GLORIA MARINE
12.PT. LAJU DINAMIKA UTAMA
14.PT. PELINDO
15.PT. AGUNG JAYA KENCANA
16.PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
17.PT. NUBI DELTA MARINE
18.PT. BRM MARINE
19.PT. MITRA BAHARI SENTOSA
20.PT. CINDANA PRATAMA LINES
21.PT. PUPUK KALTIM BONTANG
22.PT. MUJI LINES
23.PT. H&H UTAMA INTERNATIONAL
24.PT. MULTITRANS
25.PT. LINTAS WAHANA INDONESIA
26.PT. MITRA BAHTERA SEJATI

Read More

Industri Maritim bidang Pengelasan Kapal Semakin Meningkat

Perkembangan industri maritim akan semakin pesat seiring dengan kebutuhan dan pengadaan armada kapal, bangunan lepas pantai untuk dalam negeri maupun internasional yang semakin meningkat.

Sebagai upaya untuk memberdayakan industri dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan INPRES NO. 5 Th 2005 tentang pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan INPRES Nomor 2 Th 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai dampak perkembangan tersebut kebutuhan tenaga kerja/SDM yang terampil dan professional mutlak diperlukan agar industri maritim dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Selasa, 27 Maret 2012 kementerian perindustrian menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri dibidang Pengelasan Kapal selama 20 hari di Solo Technopark (STP).

Salah satu kegiatan utama dalam proses pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal adalah pengelasan (welding). “Pengelasan pada kapal mempunyai suatu persyaratan dari Biro Klasifikasi yang mengawasi dan memberikan kelayakan tentang kekuatan konstruksi kapal. Melalui pelaksanaan kegiatan diklat selama 20 hari ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan SDM operator dibidang pengelasan, meningkatkan daya saing industri perkapalan dan bangunan lepas pantai dalam negeri serta memberikan manfaat seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan masyarakat pengguna produk industri dalam negeri,” sambut Nosyadam Nasyim mewakili dirtektur industri maritime kedingratan dan alat pertahanan perindustrian dalam pembukaan pelatihan (27/3/2012).

Dalam pelaksanaan diklat under water wet welding atau biasa dikenal pengelasan bawah air akan dibimbing, diawasi serta disertifikasi oleh para instruktur dan tenaga ahli yang profesional di bidangnya di STP. Sebagai realisasi untuk meningkatkan kemampuan SDM operator pengelasan tersebut, pada tahun 2012 peserta pelatihan operator las yang direkrut untuk mengikuti pelatihan sebanyak 20 orang peserta, untuk selanjutnya pada tahun berikutnya kita harapkan upaya tersebut dapat terus dikembangkan sehingga dapat mencapai level atau tingkatan yang diharapkan, tambah Nosyadam.

Kebijakan peningkatan kemampuan SDM bidang pengelasan bawah air, Pemerintah juga sedang melakukan Pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional yang telah didirikan bekerjasama dengan ITS Surabaya. Dan sebagai upaya nyata selanjutnya sedang dipersiapkan suatu kawasan khusus industri perkapalan yang sangat membutuhkan tenaga kerja atau SDM diseluruh bidang terutama SDM bidang pengelasan, dimana diharapkan akan mempercepatkan laju pertumbuhan industri perkapalan nasional. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila mendapat dukungan dari semua pihak terkait (Pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat).

Read More

Industri Perkapalan Indonesia menemukan harapannya.

Financeroll – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri maritim Indonesia memiliki potensi maritim yang menggairahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Laut Indonesia mencakup 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari perairan teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, perairan pedalaman dan kepulauan seluas 2,8 juta kilometer persegi, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2, serta melingkupi lebih dari 17.500 pulau, dan kesemuanya ini menyimpan kekayaan yang luar biasa.

Dengan tumbuhnya Asia sebagai salah satu pemimpin ekonomi global dan dengan terus terjaganya permintaan perdagangan lewat kapal di wilayah ini, kelompok-kelompok maritim di Asia optimis akan kemampuan Asia untuk melewati tahun yang diperkirakan akan berat bagi industri perkapalan ini.

Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, melihat potensi yang begitu besar di sektor perhubungan laut Indonesia. “Saat ini industri maritim di Indonesia telah maju, dan fokusnya telah bergeser, tidak hanya pada perdagangan domestik namun juga pada perdagangan internasional. Kami berharap dengan ekspansi armada nasional, akan ada pertumbuhan hal jumlah unit dan teknologi maritim.”

Industri Maritim di Indonesia mulai mendapat perhatian lebih di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang menginisiasi terbentuknya cikal-bakal Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang kini telah berjalan. Kementrian ini mengelola berbagai sumber daya laut dan layanan maritim yang telah memberi sumbangsih pada industri maritim Indonesia dewasa ini.

Carmelita Hartoto menambahkan: “Menyusul pelaksanaan prinsip kabotase yang berhasil di Indonesia dalam lima tahun terakhir, dari 2005 sampai 2010, kami melihat langkah-langkah yang akan terus meningkatkan industri maritim. Tren menarik yang sedang terjadi di industri maritim Indonesia saat ini adalah Beyond Cabotage (Melampaui Kabotase), di mana kami melihat tantangan sebagai peluang ketimbang risiko. Dalam waktu dekat, akan dapat kita lihat bagaimana kapal-kapal berbendera Indonesia mengubah dirinya menjadi kapal-kapal kelas dunia.

“Dengan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015 untuk menumbuhkan wilayah ini menjadi pasar ekonomi yang sangat kompetitif dan terhubung, jaringan-jaringan produksi dan distribusi akan meluas dan kian erat, yang pada gilirannya akan mendukung industri-industri maritim negara-negara anggotanya.”

ASEAN juga telah menetapkan berbagai prioritas yang meliputi peluang-peluang kerjasama dalam perhubungan maritim dan perkembangan fasilitas-fasilitas pelabuhan antar-negara-negara anggota.

“Satu cara bagus untuk memanfaatkan tren-tren ini adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan maritim untuk wilayah Asia Pasifik, seperti acara Asia Pacific Maritime (APM) 2012 yang akan diselenggarakan di Singapura dari tanggal 14 hingga 16 Maret tahun ini. Ajang ini adalah kesempatan baik untuk bertemu dengan pemangku-pemangku kepentingan lain di bidang maritim dan menggali berbagai kemungkinan kerjasama,” Carmelita Hartoto menyimpulkan.

Asia Pacific Maritim terdiri dari pameran komprehensif, sesi-sesi berjejaring internasional, serta serangkaian konferensi dan seminar yang dipimpin oleh tokoh-tokoh maritim dunia. Tokoh-tokoh industri ternama, yakni Nobor Ueda, Ketua dan Presiden ClassNK yang juga Wakil Ketua Asosiasi Dewan Kelompok-Kelompok Klasifikasi Internasional (International Association of Classification Societies Ltd./IACS), serta Simon Bennett, Direktur Hubungan Eksternal Kamar Perkapalan International (International Chamber of Shipping/ICS), akan menjadi tuan rumah sesi utama APM 2012 yang bertema “Perkapalan di Asia: Menyiasati Gejolak Laut.” (HQM)

Read More

BISNIS KAPAL: Peluang ditawarkan ke Singapura

SINGAPURA: Sejumlah pengusaha pelayaran Indonesia berupaya memanfaatkan pertemuan pada kegiatan Forum Asia Pacific Maritime 2012 yang digelar di Singapura dengan menawarkan kemungkinan kerja sama pembangunan galangan kapal dan industri komponen kapal.

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan prospek industri galangan kapal di Indonesia begitu besar. Pasalnya permintaan pembuatan kapal terus meningkat, sementara galangan yang ada saat ini masih terbatas.

“Peluang pembangunan galangan kapal ini yang kami tawarkan kepada sejumlah pengusaha pelayaran asing dengan rekan-rekan pada acara APM 2012 yang digelar selama tiga hari (14-16 Maret) di Singapura,” ujarnya di sela menghadiri APM 2012 di Singapura.'
Hingaa tahun ini, lanjutnya, di Indonesia hanya terdapat 80 industri galangan kapal yang memadai dengan kapasitas terpasang diperkirakan mencapai 850.000 Dead Wight Tonnage (DWT).

Sementara itu, total kapal yang dioperasikan perusahaan pelayaran nasional mencapai 11.000 unit, sehingga masih dibutuhkan industri galangan kapal lebih banyak lagi, terutama yang sangat memadai.

Menurutnya, selain galangan kapal, industri perkapalan di Indonesia masih banyak menyediakan peluang besar, pada subsektor industri komponen kapal yang produksinya juga dibutuhkan industri galangan kapal.

"Kami ingin mencari peluang dalam industri pelayaran global, mempromosikan Indonesia maritim dan memperkuat hubungan yang selama ini sudah dibangun dengan perusahaan pelayaran mancanegara termasuk Malaysia dan Singapura serta China," tuturnya.

INSA menilai selama ini perusahaan galangan kapal di Indonesia sulit berproduksi efisien dan tarifnya masih lebih mahal di banding perusahaan galangan kapal di negara lain, bahkan dukungan dari industri komponen juga masih minim.

Peluang inilah, kata Carmelita, untuk dapat mengajak sejumlah perusahaan pelayaran asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal dalam upaya pendirian industri komponen kapal maupun industri galangan kapal.

Dia memperkirakan industri galangan kapal membutuhkan banyak dari dukungan industri komponen, sehingga selama kegiatan APM 2012 itu, semua peluang yang ada harus dimanfaatkan, mengingat hampir 13.000 pengusaha pelayaran dari berbagai negara hadir dalam Forum APM 2012 itu.

Kegiatan APM  2012 itu juga diisi dengan sejumlah seminar, diskusi dan pertemuan lainnnya, serta pameran perusahaan perkapalan dan industri terkait, Total peserta pameran mencapai 1.300 stand dari industri perkapalan berbagai negara.

Selain Indonesia, industri maritim Malaysia juga berupaya mengadakan sesi jaringan dengan perusahaan pelayaran Singapura, untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama.

Konselor (Komersial) di Komisi Tinggi Malaysia Naim Abdul Rahman mengatakan Malaysia External Trade Development Corp (Matrade) akan menawarkan kerja sama dalam berbagai industri pelayaran.

"Kami ingin mencari peluang dalam industri kelautan global, mempromosikan Malaysia maritim capabi-lities dan memperkuat hubungan saat ini yang sudah dibangun antara pemain industri dari Malaysia serta Singapura," ujarnya.

Sesi jaringan diselenggarakan bersama dengan Asia-Pasifik Maritim (APM) 2012 pada Pameran Sands dan Convention Centre di Marina Bay Sands, Singapura.

Matrade memimpin delegasi 15-anggota perusahaan maritim setempat untuk berpartisipasi dalam tiga hari pameran dan konferensi.

Dia menambahkan kedua negara Malaysia dan Singpura memiliki keahlian masing-masing, sehingga dengan kolaborasi mereka akan dapat belajar satu sama lain untuk meningkatkan industri maritim ke depan.

Read More

Korsel Siap Dukung Industri Kapal Indonesia

Jakarta, PelitaOnline—MENTERI Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Jenderal Kim Kwan-Jin memuji langkah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kemhan Korsel. Menurut Kim, langkah tersebut sudah tepat dalam mengembangkan pertahanan di Indonesia.

“Secara geografis, Indonesia sama dengan Korsel. Indonesia juga memiliki samudera yang luas. Karenanya, industri pertahanan wajar dan sangat tepat bagi keamanan dan penguatan industri kapal di Indonesia,” kata Kim dalam sambutannya saat berkunjung ke Kemhan RI, Jumat (9/9).

Kesamaan Indonesia dan Korsel, kata dia, di antaranya sama-sama memiliki banyak aktivitas di jalur laut.

Menurut Kim, saat ini industri kapal Korsel sudah menjadi industri kapal dunia. Korsel, kata dia, juga sudah mampu membangun pesawat tempur. Oleh karenanya, Korsel siap mendukung industri kapal di Indonesia.

“Kerjasama ini juga akan mendukung peningkatan ekonomi Indonesia dan Korsel,” jelas Kim.

Dalam pidatonya, Kim juga memuji sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa. Dengan keduanya, kata Kim, Indonesia  siap menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara.

Read More

INDUSTRI PERKAPALAN: Peluang bisnis masih besar

JAKARTA: Industri perkapalan di Indonesia masih menyediakan peluang besar, terutama di subsektor industri komponen kapal yang produksinya dibutuhkan industri galangan kapal.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi TInggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan selama ini perusahaan galangan kapal di Indonesia sulit berproduksi efisien.

“Dukungan dari industri komponen kurang. Itu sebabnya pendirian industri komponen kapal lokal jadi strategi kami untuk mendorong  industri perkapalan nasional,” ujarnya Jumat, 2 Maret 2012.

Budi memperkirakan industri galangan kapal membutuhkan minimal 200 unit industri komponen pada 2014 atau dua kali lipat dari 100 unit industri komponenen yang sudah berdiri saat ini.

Adapun, pendirian industri komponen berkapasitas 10 set komponen tiap bulan butuh Rp50—100 miliar per bulan. Untuk 100 unit industri, investasinya butuh Rp10 triliun hingga 2014.

Tidak efisien

Dia menjelaskan sebagian besar industri galangan kapal di Indonesia juga berperan memproduksi komponen. Kecenderungan ini membuat struktur industri perkapalan Tanah Air tidak efisien.

Akibatnya, industri komponen perkapalan tidak berkembang walau produsen domestik sudah memiliki kemampuan dan teknologi yang setara dengan produsen lain di luar negeri.

Menurut Budi, untuk memacu produktivitas industri galangan kapal, seluruh aktivitas produksi komponen harus dialihkan ke industri komponen.

Dengan cara itu, perusahaan galangan kapal bisa fokus sekaligus menjalankan ekspansinya baik dalam kegiatan pembangunan kapal maupun reparasi.

“Perkerjaan memproduksi komponen yang selama ini dipegang industri utama harus dialihkan ke industri komponen murni,” katanya.

Kemenperin, lanjutnya, akan merangsang pendirian industri komponen kapal melalui kebijakan penciptaan pasar bagi produk-produk tertentu atau program standardized vessel.

Rencana itu diharapkan menciptakan permintaan dalam volume besar sekaligus menekan varian produk. Pesanan berulang akan mendorong efisiensi produksi industri galangan kapal Indonesia.

Budi mengungkapkan Kemenperin akan berperan dalam mendesain rancangan platform standar bagi kapal yang memiliki fitur memadai bagi berbagai kondisi laut yang ada di Indonesia.

Dia menekankan pembangunan industri galangan kapal nasional sangat penting untuk menekan ketergantungan industri angkutan laut kepada kapal impor.

Apalagi dalam 5 tahun terakhir kapal yang beroperasi di perairan nasional naik dari 6.000 unit menjadi 9.500 unit dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp200-500 miliar.

“Permintaan atas kapal akan terus melesat seiring program hilirisasi industri tambang yang memacu kebutuhan industri migas atas kapal atau konstruksi lepas pantai,” katanya. (Bsi)

Read More

Industri Kapal Pesiar Kembali Terpukul Akibat Kebakaran

LAGI-lagi kapal pesiar yang sedang dalam pelayaran mengalami musibah sehingga industri itu kembali kena tampar. Kali ini sebuah kapal pesiar mewah berpenumpang 1.000 orang, sempat hanyut di perairan selatan Pilipina setelah terjadi kebakaran.

Kapal mewah itu tidak bisa bergerak setelah ruang mesinnya terbakar api.

Kapal pesiar Azamara Quest sempat terdampar dan tidak bisa bergerak selama 24 jam menyusul kebakaran di ruang mesinnya. Tapi kapal berkedudukan di AS itu kemudian bisa bergerak lagi dengan kekuatan darurat hingga akhirnya sampai di pelabuhan Sandakan, Malaysia, Minggu.

Kapal tadi yang membawa ratusan turis dari Amerika Utara, Eropa dan Australia, berlayar sangat lambat ke pelabuhan yang terletak di pulau Kalimantan itu, di bawah pengawalan penjaga pantai Malaysia.

Kapal dengan panjang 180 meter itu, yang memiliki spa, gym, kolam renang, sebuah kasino dan delapan restoran serta layanan acupuncture itu, telah melakukan pelayanan 17 malam yang dimulai di Hong Kong dan rencananya berakhir di Singapura.

Lumpuh

Namun kapal itu lumpuh pada Jum’at malam lalu setelah terjadi kebakaran di ruang mesin sehingga menyebabkan kapal tak memiliki tenaga dan membuat lima dari kru sesak nafas akibat terhirup asap. Salah satu dari mereka cedera parah, namun tak ada penumpang yang terluka.

Kebakaran terjadi setelah kapal pesiar tersebut meninggalkan Manila dengan tujuan Sandakan. Tapi api berhasil dipadamkan sehingga tidak menyebar ke bagian lain dari kapal.

"Tidak diketahui mengapa mesin itu bisa terbakar. Saat kejadian berlangsung, kapal pesiar itu membawa 590 penumpang dan 411 anak buah kapal," ujar Juru bicara penjaga pantai Pilipina Algier Ricafrente seperti dikutip Associated Press, Sabtu (31/3).

Kapten kapal pesiar itu semula berhasil menggiring semua tamu di ruang-ruang pertemuan.

"Kapal pesiar itu telah sandar di pelabuhan Sandakan. Otorita Malaysia berusaha keras memastikan keselamatan para penumpang dan memberikan bantuan yang diperlukan," ujar Laksamana Pertama M. Karunanithi, kepala pengawas pantai Malaysia di Sabah, kepada AFP.

Kebakaran itu, yang menyebabkan kapal hanyut selama sehari di perairan Pilipina sebelum para mekanik di kapal tadi berhasil memulihkan sebagian tenaga, memberikan pukulan lain kepada sebuah industri yang makin babak belur akibat dua insiden menghebohkan beberapa waktu lalu. Azamara Quest membawa 590 penumpang dan 411 kru. Lebih sepertiga dari para penumpang berasal dari AS. Warga negara Inggris, Australia, Kanada dan Jerman juga ada di kapal tersebut.

Berakhir

Karunanithi menjelaskan para penumpang dibawa ke pantai setelah pihak operator mengumumkan Sabtu bahwa pelayaran kapal pesiar itu, yang sedianya akan singgah di sejumlah pulau indah termasuk Bali, telah berakhir.

"Saya rasa seorang anggota kru yang cedera parah dibawa ke rumah sakit dan kami menggunakan dua ambulan di dermaga," paparnya.

Operator kapal pesiar tersebut, Azamara Club Cruises memastikan tidak ada penumpang yang terluka akibat kebakaran ini. Namun pihak perusahaan mengemukakan lima ABK menderita sesak nafas akibat menghirup asap. Seorang dari ABK diketahui menderita cedera serius dan memerlukan perawatan rumah sakit.

Dua kapal penjaga pantai Pilipina dan sebuah kapal patroli mendekati Azamara Quest, Sabtu dan memberikan bantuan. Kapal pesiar tersebut diketahui berada di sekira 75 mil laut barat daya karang Tubbataha, Pilipina, saat penjaga pantai menerima laporan kebakaran.

Pihak perusahaan menyatakan, kapal itu berlayar dengan tenaga darurat saat melintasi perairan dekat Kalimantan. Para mekanik kapal berhasil mengembalikan tenaga dari salah satu mesin kapal, untuk menghidupkan AC, mengalirkan air, lemari pendingin dan mempersiapkan makanan.

Kapal naas itu berangkat dari Hong Kong pada Senin 26 Maret lalu. Kapal pesiar ini sedianya akan menempuh perjalanan melewati Pilipina, Malaysia dan berhenti beberapa kali di Indonesia sebelum mengakhiri perjalanan di Singapura 12 April mendatang.

Kebakaran itu menghidupkan kembali sorotan pada industri kapal pesiar yang pada Januari lalu mengundang perhatian besar setelah kapal pesiar Italia Costa Concordia karam di Tuscany, sehingga menewaskan 32 orang.

Sebulan kemudian kapal kebakaran terjadi di kapal kembaran Costa Concordia, Costra Allegra di Samudera Hindia. Costa Allegra yang membawa lebih 1.000 orang itu hanyut di perairan yang dipenuhi pembajak selama tiga hari dan kemudian terpaksa diseret ke pantai di Seychelles oleh sebuah kapal penangkap ikan Prancis.

Royal Caribbean Cruises Ltd yang berkedudukan di Florida, AS, merupakan perusahaan pelayaran terbesar kedua di dunia dan mengoperasikan Azamara Club Cruises.

Larry Pimentl, presiden dan CEO Azamara Club Cruises, diduga terbang ke Sandakan untuk menemui para penumpang kapal tadi. Dia dijadualkan tiba di Malaysia pada Senin pagi. (afp/ozc-bh)

Read More